menteri pertanian suswono menungkapkan revisi peraturan menteri pertanian nomor 26/2007 mengenai perizinan usaha perkebunan hendak lebih mempertegas realisasi penyediaan 20 persen lahan supaya masyarakat ataupun kompensasi yang lain.
hal itu dikemukakan dengan mentan dalam jakarta, senin, seusai acara minum kopi bersama melalui sekretaris kabinet melalui tema potensi konflik penguasaan lahan.
di permentan dan baru hendak dipertegas, tergolong kemungkinan-kemungkinannya apabila telah tidak pada bentuk lahan, bagaimana kompensasinya, salah satunya csr atau apa, kata mentan.
ia mengakui manakala di permentan dan berlalu terdapat sederat persoalan yang tak tidak rumit dan agar penyediaan lahan 20 persen tersebut oleh karenanya mempunyai konflik selama sejumlah web.
Informasi Lainnya:
yang detail kiranya kepentingan kita tenntang plasma ini adalah untuk pengamanan daripada perusahaan itu sendiri, ujarnya.
lebih lanjut mentan mengatakan bahwa pemerintah terus berusaha mencarikan penyelesaian ratusan sengketa lahan dalam berbagai penjuru indonesia.
permentan nomor 26/2007 menyebutkan bahwa semua perusahaan diwajibkan menyisihkan sekitar 20 persen daripada total kebun yang dimilikinya kepada warga kurang lebih kebun.
namun, selama permentan no 26/2007 itu tidak dicantumkan batas waktu pembangunan kebun plasma sejak perusahaan itu mencari izin upaya-upaya perkebunan (iup) dari bupati serta gubernur.