KSPSI: kenaikan harga BBM turunkan kesejahteraan buruh

rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak jenis premium bersubsidi, dinilai akan menyebabkan turunnya kesejahteraan buruh.

ketua konfederasi serikat pekerja berbagai indonesia (kspsi) daerah istimewa yogyakarta kirnadi pada yogyakarta, selasa, menyatakan, melalui naiknya harga bahan bakar minyak (bbm) jenis premium, mendorong daya memakai buruh pada bahan pemakaian pokok cenderung turun.

menurut dia, kalau pemerintah menaikkan harga serta membatasi pasokan bbm bersubsidi, dengan begini rentan terjadi inflasi, yang pada akhirnya mendorong harga produk-produk naik.

sehingga, kata dia, daya menggunakan buruh umumnya mampu menurun hingga 30 persen, sebab di saat harga naik, upah buruh tetap.

Informasi Lainnya:

yang tadinya bisa menggunakan daging, nanti tak mampu lagi, karena kemungkinan berpotensi terjadi inflasi, oleh karenanya harga produk-produk naik, ujarnya.

sementara tersebut, berdasarkan dia, pilihan langkah yang ingin diupayakan pemerintah supaya mengimbangi kenaikan harga bbm dengan beberapa kompensasi, juga tidak menyerahkan dampak bagi kaum buruh.

langkah antisipasi yang direncanakan semisal menyerahkan kompensasi berupa penambahan jatah beras miring, dana website keluarga harapan (pkh), dan beasiswa terhadap pelajar miskin tak mencakup pemakaian buruh, karena buruh tidak masuk kategori miskin, ujarnya.

sebelumnya, menteri energi dan sumber daya mineral (esdm) jero wacik usai rapat mengenai kebijakan bbm bersama semua gubernur di jakarta, selasa (16/4) lalu, mengatakan, melalui kenaikan harga bbm supaya mobil pribadi dan sudah hendak diterapkan mulai mei 2013, maka penghematan subsidi bbm dan diperoleh dapat rp21 triliun.

ia serta mengatakan hampir berbagai gubernur telah menyetujui rencana opsi dan hendak diambil pemerintah tersebut.

tadi mengerucut menjadi rp6.500 per liter untuk mobil plat hitam. bahkan, ada beberapa gubernur yang minta segera ke harga keekonomian. artinya, opsi kenaikan tersebut telah setuju, katanya.

menurut jero, prinsip kebijakan harga bbm yang akan diambil adalah mengalihkan 77 persen subsidi bbm dan saat ini salah sasaran.

pemerintah, tutur dia, mau mempersiapkan kebijakan dengan cermat agar pelaksanaan pada lapangan berjalan lancar.